AD/ART BUMKAMP

ANGGARAN DASAR (AD)

&

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

 

BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUM KAMPUNG)

”PT. TON BLENTAN OMON”

Logo Kampung Omon jpg

 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung OMON Melalui Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial”

MOTO: MARI BERSAMA MEMBANGUN KAMPUNG

 

PEMERINTAH KAMPUNG OMON

DISTRIK GERESI SELATAN

KABUPATEN JATAPURA

ANGGARAN DASAR (AD)

BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUM KAMPUNG)

KAMPUNG OMON DISTRIK GRESI SELATAN KABUPATEN JAYAPURA

BAB I

PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT / KEDUDUKAN DAN

DAERAH KERJA

Pasal 1

  1. Pemerintah Kampung Omon mendirikan Badan Usaha Milik Kampung dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi kampung
  2. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Kampung “PT. TON BLENTAN OMON”
  3. BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON” berkedudukan di:
  • Kampung   : Omon
  • Distrik         : Gresi Selatan
  • Kabupaten : Jayapura
  1. Daerah kerja BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON” berada di Kampung Omon, Distrik Gresi Selatan, Kabupaten Jayapura.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

  1. Visi BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON” mewujudkan kesejahtraan masyarakat Kampung Omon melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan motto MARI BERSAMA MEMBANGUN KAMPUNG.
  2. Misi BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON”
  • Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil.
  • Pembangunan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
  • Pembangunan infrastruktur dasar kampung yang mendukung perekonomian kampung.
  • Mengembangkan jaringan kerja sama ekonomi dengan berbagai pihak.
  • Mengelola dana program yang masuk ke kampung bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi kampung.

BAB III

BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 3

  1. BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON” berbentuk Badan Usaha Milik Kampung yang dilegalisasi melalui Peraturan Kampung, Akta Notaris dan Legalitas dari Pemerintah.
  2. BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON” berfungsi sebagai lembaga ekonomi kampung yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin di Kampung Omon.

BAB IV

STATUS KEPEMILIKAN

Pasal 4

  1. BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON”  adalah Badan Usaha Milik Kampung yang dimiliki oleh pemerintah kampung dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah kampung.
  2. Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON” adalah Masayarakat Kampung Omon.
  3. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON” melalui penyertaan modal, seperti yang dimaksud dalam bagian ayat a maksimal 40 %.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

  1. Struktur organisasi BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON” terdiri dari badan pengurus, badan pengelola dan badan pengawas.
  2. Badan pengurus terdiri dari seorang ketua/diektur dan dua orang anggota.
  3. Pemilihan pengurus untuk pertama kali dilaksanakan melalui testing dan ditetapkan dengan peraturan kampung.
  4. Yang dapat dipilih menjadi pengurus BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON” adalah mereka yang memenuhi syarat–syarat sebagai berikut:
    1. Memiliki sikap jujur, aktif, trampil dan berdedikasi terhadap BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON”
    2. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON”
  5. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri seorang ketua/direktur, seorang sekretaris dan seorang bendahara.
  6. Pengurus BUM Kampung “ PT. TON BLENTAN OMON” dapat diganti apabila:
  7. Meninggal dunia
  8. Mengundurkan diri
  9. Terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON”
  10. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUM Kampung sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai.
  11. Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui musyawarah kampung.
  12. Masa bakti pengurus BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON” sampai berumur 56 tahun.
  13. Pengurus BUM Kampung akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 6

  1. Pengurus mempunyai kewajiban:
  2. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON”
  3. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
  4. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan, dan pengeluaran BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON” setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali.
  5. Memberi pelayanan kepada anggota.
  6. Memberi pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota
  7. Menyelenggarakan musyawarah kampung pertanggungjawaban setiap akhir tahun.
  8. Pengurus mempunyai hak:
  9. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUM Kampung dalam rangka mencapai tujuan.
  10. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON” 20% dari pendapatan perbulan atau sesuai standar upah minimum Kabupaten Jayapura.
  11. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar.
  12. Memperoleh tunjangan hari raya setiap tahun sekali yang besarnya maksimum 1 kali gaji satu bulan.

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

  1. Ketua/Direktur
  • Memimpin organisasi BUM Kampung
  • Melakukan pengendalian kegiatan BUM Kampung
  • Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjajian kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain–lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
  • Melaporkan kepada keuangan BUM Kampung setiap bulan kepada sektap.
  • Melaporkan keadaan keuangan BUM Kampung setiap triwulan melalui musyawarah kampung.
  • Melaporkan keadaan keuangan BUM Kampung akhir tahun melalui musyawarah kampung pertanggungjawaban.
  1. Sekretaris
  • Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan ketua/direktur.
  • Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUM Kampung.
  • Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUM Kampung.
  • Bersama ketua/direktur meneliti kebenaran dari berkas–berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan. (dalam hal BUM Kampung simpan pinjam).
  • Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi. (dalam hal BUM Kampung simpan pinjam) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito (kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan).
  1. Bendahara
  • Menerima, menyimpan, dan membayar uang berdasarkan bukti yang sah.
  • Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUM Kampung simpan pinjam)
  • Melaporkan posisi keuangan kepada ketua/direktur secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan BUM Kampung yang sesungguhnya.
  • Mengeluarkan uang berdasarkan bukti–bukti yang sah
  • Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan.
  • Menyetorkan uang ke bank setelah mendapat persetujuan dari ketua/direktur.

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 8

  • BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON” dapat membentuk/memilih pengawas dengan melalui mekanisme musyawarah kampung.
  • Pengawas sekurang–kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang yang berasal dari tokoh masyarakat, unsur perangkat kampung maupun bamuskam.
  • Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 9

OPERASIONAL

  • Biaya–biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON” diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUM Kampung pada setiap bulannya.
  • Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON” pengeluarannya diatur sebagai berikut:
  1. Untuk biaya operasional (honor, alat tulis kantor, rumah tangga kantor, jasa simpan pinjam, dll)
  • Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON” termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari bank, dan pendapatan lain–lainnya.

BAB VIII

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

Forum pengambilan keputusan terdiri dari:

  1. Musyawarah anggota, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUM Kampung maupun menetapkan pembubaran BUM Kampung.
  2. Musyawarah anggota khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan hal–hal lain yang dapat merugikan lembaga BUM Kampung.
  3. Rapat anggota tahunan, sebagi forum laporan pertanggungjawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUM Kampung.
  4. Rapat pengurus, sebagi forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

BAB IX

PERMODALAN

Pasal 11

  1. Penyertaan modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUM Kampung dengan pihak yang bersangkutan.
  2. Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari sisa hasil usaha.
  3. Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.
  4. Modal BUM Kampung dapat juga diperoleh dari:
  • Pemerintah kampung (sumber APB Kampung)
  • Pemerintah kabupaten (sumber APBD)
  • Pemerintah provinsi (sumber APBD)
  • Pinjaman
  • Simpanan masyarakat

BAB X

KEGIATAN USAHA

Pasal 12

  1. Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat kampung, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman. (dalam hal BUM Kampung simpan pinjam).
  2. Menerima tabungan, deposito atau penyertaan modal dari anggota, masyarakat kampung atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati
  3. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
  4. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat kampung, khususnya anggota BUM Kampung.
  5. Melakukan usaha ekonomi sesuai potensi yang ada.

Pasal 13

KENTENTUAN PINJAMAN

  1. Pinjaman BUM Kampung hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak. Pemberian pinjaman diberikan secara berkelompok melalui pokmas UEP dengan sistem tanggung renteng dan secara perorangan.
  2. Permohonan pinjaman masing–masing pokmas UEP/perorangan dinilai kelayakan usaha dan kelayakan pinjamannya oleh BUM Kampung.
  3. Pokmas UEP/perorangan yang permohonan pinjamannya dinyatakan layak selanjutnya menandatangani akad pinjaman/akad kredit.
  4. Plafon pinjaman yang diberikan BUM Kampung disesuaikan dengan likuiditas yang ada atau sesuai dengan akumulasi permodalan BUM Kampung.  Sebagai acuan besarnya akumulasi pinjaman yang diberikan maksimal 80% dari simpanan pihak ketiga.
  5. Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang memiliki pinjaman pada BUM Kampung “wajib setiap bulannya menyetorkan anggsuran pokok+bunganya pada BUM Kampung”.
  6. Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang melakukan transaksi pinjaman baru dengan BUM Kampung wajib memberikan administrasi pinjaman sebesar 1% dari plafon kredit.
  7. Jasa/bunga pinjaman ditentukan oleh pengurus setelah memperhitungkan biaya resiko, tingkat keuntungan.
  8. Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman bagi pokmas, akan dikenakan ketentuan tanggung renteng, demi menjamin pengembalian pinjaman dana BUM Kampung sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BUM Kampung.
  9. Bagi peminjam perorangan yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya kepada BUM Kampung maka jaminannya akan disita sesuai dengan prosedur yang berlaku.
  10. Bagi pokmas UEP/perorangan yang dinilai telah melaksanakan kewajiban angsuran pinjamannya ke BUM Kampung secara tertib akan diberikan fee (imbal jasa) berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BUM Kampung.
  11. Untuk menjamin kelancaran pinjaman/kredit yang diberikan kepada anggota pokmas/perorangan maka setiap pinjaman atau kredit yang diberikan harus menyerahkan jaminan.
  12. Bagi pokmas/perorangan yang pinjamannya atau kreditnya macet maka akan mendapatkan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan administrasi.
  13. Ketentuan lebih rinci mengenai syarat–syarat pinjaman/kredit sesuai dengan surat permohonan pinjaman/kredit dan surat perjanjian pinjaman/kredit.

Pasal 14

KETENTUAN SIMPANAN

  1. Ketentuan simpanan baik tabungan maupun deposito sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di perbankan dan untuk lebih rincinya sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam formulir permohonan/bellyet deposito dan syarat–syarat formulir permohonan/buku tabungan.
  2. Bunga yang berlaku baik untuk deposito maupaun tabungan sesuai dengan suku bunga yang berlaku di perbankan atau sesuai dengan kemampuan      BUM Kampung.

Pasal 15

  1. Dana BUM Kampung dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang nilai prospektif dan tidak merugikan lembaga BUM Kampung.
  2. Status dana yang digunakan oleh BUM Kampung untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk setoran keuntungan secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUM Kampung dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
  3. Bentuk usaha yang dikembangkan BUM Kampung antara lain dalam bentuk: (i). Usaha Simpan Pinjam, (ii). Pengelolaan unit usaha sendiri,                          (iii). Kemitraan bagi hasil.
  4. Unit usaha yang dikelola sendiri oleh BUM Kampung berbentuk, unit pengelola sarana air bersih, unit pengelolaan pasar, dan yang lainnya yang akan dikembangkan di kemudian hari sesuai dengan potensi yang ada.
  5. Usaha kemitraan BUM Kampung adalah: Kemitraan menampung dan memasarkan hasil panen petani.

BAB XI

PEMBUKUAN

Pasal 16

  1. Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan sistem pembukuan keuangan standar (akuntansi) seperti neraca, rugi/laba, buku bantu, buku kas, daftar inventaris, dan lain–lainnya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUM Kampung.
  2. Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari – 31 Desember.

BAB XII

SISA HASIL USAHA

Pasal 17

  1. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang–barang inventaris dalam satu tahun buku.
  2. Tahun buku BUM Kampung “PT. TON BLENTAN OMON“ adalah tahun tender.
  3. Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi:
  • 50% untuk cadangan umum
  • 15% untuk dana pengurus dan pengawas
  • 5% untuk dana pendidikan, pembinaan dan pelatihan
  • 25% untuk dana pembangunan kampung
  • 5% untuk dana sosial

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesunguhnya. Apabila terdapat kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

Ditetapkan Di : Omon

Pada Tanggal : 25 Juli 2016

PEMERINTAH KAMPUNG OMON

BERNARD TABISU

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

KAMPUNG OMON DISTRIK GRESI SELATAN KABUPATEN JAYAPURA

BAB I

KEWAJIBAN DAN HAK PENGAWAS

Pasal 1

  1. Pengawas mempunyai kewajiban:
  2. Memberikan masukan/saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus BUM Kampung PT. TON BLENTAN OMON.
  3. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengurus BUM Kampung.
  4. Menciptakan BUM Kampung tetap sehat dan berkembang.
  5. Pengawas mempunyai hak:
  6. Menerima laporan perkembangan keuangan dari BUM Kampung.
  7. Memperoleh informasi dari BUM Kampung terkait dengan program–program yang masuk.
  8. Mendapatkan gaji dari BUM Kampung yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUM Kampung.
  9. Mendapatkan dana Sisa Hasil Usaha (SHU) akhir tahun.

BAB II

Pengelola Usaha BUM Kampung

Pasal 1

Usaha Simpan Pinjam

  1. Usaha simpan pinjam BUM Kampung diberikan hanya untuk usaha yang produktif.
  2. Sistim pengelola usaha simpan pinjam BUM Kampung setiap bulan semua anggota/pokmas membayar angsuran uang pokok+jasa kepada BUM Kampung dengan menggunakan buku yang disediakan.
  3. Sistem pelaporan usaha simpan pinjam BUM Kampung setiap bulannya memberikan laporan perkembangan simpan pinjam kepada pengawas dan setkap kabupaten.
  4. Dalam perkembangannya BUM Kampung bisa memberikan pinjaman kepada perorangan tanpa harus melalui pokmas.
  5. Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus datang ke kantor BUM Kampung pada jam yang telah ditentukan.
  6. Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus mengisi surat permohonan pinjaman, rencana usaha anggota, rencana angsuran anggota dan menyerahkan anggunan/jaminan.
  7. Pinjaman yang diterima oleh pokmas/perorangan harus dimonitoring oleh pengurus pokmas agar kelancaran pembayaran angsuran pokok maupun bunganya.
  8. Pinjaman yang diterima oleh pokmas/perseorangan setelah jatuh tempo dapat diperpanjang atau pengakatan kembali jika dipandang perlu oleh pengurus BUM Kampung
  9. Anggota atau pokmas yang meninggal dunia tidak akan menerima penghapusan piutang dari BUM Kampung.
  10. Jika pinjaman yang diterima oleh pokmas/perorangan mengalami kemacetan (kredit macet) maka akan mendapatkan sanksi administrasi (tidak mendapatkan pelayanan aministrasi) dan sanksi dari BUM Kampung seperti tidak mendapatkan pelayanan sampai pinjamannya lunas atau jaminan yang diserahkan akan disita atau dilelang.

Pasal 2

Usaha Swakelola

  1. Usaha Swakelola Saprodi
  2. Dalam pengelolaan usaha sektor riil swakelola saprodi BUM Kampung dan menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam .
  3. Pendapatan yang masuk ke BUM Kampung adalah pendapatan bersih usaha sektor riil swakelola saprodi setiap bulan
  4. Secara periodik usaha sektor riil swakelola saprodi memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUM Kampung.
  5. Usaha Swakelola Unit Pengelola Sarana (UPS) Air Bersih
  6. Dalam pengelolaan UPS air bersih menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam.
  7. Pendapatan yang masuk ke UPS adalah pendapatan bersih usaha sektor air bersih
  8. Secara periodik usaha sektor UPS memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUM Kampung.
  9. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan UPS ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UPS itu sendiri (terlampir)
  10. Usaha Swakelola Pasar
  11. Dalam pengelolaan pasar menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam
  12. Pendapatan yang masuk ke pasar adalah pendapatan bersih usaha sektor usaha pasar setiap bulan.
  13. Secara periodik usaha sektor usaha pasar memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUM Kampung.
  14. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan usaha pasar ada pada ketentuan pengelolaan pasar itu sendiri (terlampir).

Ditetapkan Di :Omon

Pada Tanggal :20 Juli 2016

PEMERINTAH KAMPUNG OMON

BERNARD TABISU